Di Indonesia faktor penghambat pertumbuhan ekonomi adalah, masalah korupsi, adanya koflik SARA, lemahnya penegakan hukum, tingkat kemiskinan yang tinggi, tingkat upah, kondisi stimulus fiscal yang masih terbatas, laju inflasi dan volatilitas nilai tukar. Juga termasuk masalah Global Warming. Sebab siklus sektor pertanian, sebagai sendi perekonomian Indonesia akan terganggu. Salah satunya yang mengancam di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) pada 2008 mendatang. Hal ini cukup beralasan mengingat sektor pertanian sampai saat ini masih cukup dominan dan menjadi sektor andalan di DIY. Akibat pemanasan global musim tanam para petani di DIY akan berubah, sehingga menimbulkan kerugian. Selain pemanasan global, kenaikan harga minyak dunia termasuk BBM juga menjadi salah satu faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Jika harga minyak dunia masih di bawah USD70 ribu per barel, maka hal itu tidak menjadi masalah. Masalahnya, harga semakin tak terkendali dan akan diikuti oleh kenaikan ongkos produksi, serta upah buruh atau karyawan.
Situasi keamanan yang tidak kondusif juga merupakan faktor penghambat pertumbuhan ekonomi. Berbagai gejolak di daerah yang cenderung berlarut-larut bisa menjadi penghambat dalam mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 3-4%. Akselerasi dalam pertumbuhan ekonomi hanya bisa dicapai apabila masalah keamanan ditangani secara komprehensif. Kepercayaan investor juga tergantung pada masalah keamanan di dalam negeri.
Namun,
faktor penghambat utama dalam pertumbuhan ekonomi adalah masalah korupsi. Korupsi di mata pelaku pasar masih menjadi faktor penghambat utama dalam aspek internal pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2008, prosentasenya mencapai 47,3%. Hasil ini didasarkan pada hasil survei yang dilakukan oleh BI pada triwulan keempat 2007 terhadap 100 responden yang meliputi ekonom, pengamat atau peneliti ekonomi, analis pasar uang/modal dan akademisi.
SULUSISalah satu kebijakan yang kredibel dan juga konkrit guna memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah kebijakan Energi. Kebijakan tersebut diantaranya pengurangan subsidi bahan bakar dan listrik secara bertahap, pelaksanaan kebijakan yang lebih baik, kejelasan dalam peningkatan kerangka investasi, membantu badan pengatur sektor energi melaksanakan pekerjaannya lebih efektif serta memanfaatkan agenda pembangunan berkelanjutan terutama energi terbarukan dan efisiensi energi.
Selain itu, kebijakan moneter dilakukan oleh BI.
Transmisi kebijakan moneter bekerja melalui kenaikan seluruh suku bunga yang pergerakannya dikaitkan dengan BI Rate. Suku bunga Pasar Uang Antar Bank Over Night (PUAB O/N) yang ditetapkan penggunaannya sebagai sasaran operasional kebijakan moneter, sejak Juni 2008 bergerak stabil di sekitar BI Rate. Ke depan, Dewan Gubernur Bank Indonesia tetap memfokuskan kebijakan pada upaya mengendalikan tekanan terhadap stabilitas makroekonomi. Dewan juga berpandangan bahwa upaya untuk mengelola tingkat permintaan akan tetap dilakukan dengan mempertimbangkan dampaknya pada pertumbuhan ekonomi negeri.
